uu nomor 24. Dasar hukum UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Perbendaharaan. uu nomor 24

Dicabut sebagian dengan : UU No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. wali No 6 Tahun 2022 Sign-1. 2. PP ini mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. 24 Tahun 2007. No 24 Tahun 2000 mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. ABSTRAK PERATURAN. 24 Tahun 2000 12 Pasal 9 angka 1 dan 2 UU No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 20 Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, ‘Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban . U. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Mahkamah Konstitusi - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. UU Nomor 10 Tahun 2008. melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang. BasoRezkiMaulana1 • 9 views. Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Wisnu Aryo Dewanto, S. Undang. 29 September 1997 Tanggal Berlaku. 24. Perubahan Uu 24-2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Simpan Simpan UU nomor 24 tahun 2007 - Tentang Penanggulangan B. 59, LL Setkab : 36 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang. 11 Pasal 1 angka 2 UU No. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. pdf. NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal. GUU Nomor 24 Tahun 2009. Download. PP ini mengatur antara. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran T. 24, LN. E. Katalog Produk. M. Reporter: ARH. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan. Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai. Dokumen : Pemerintah Pusat PERPPU 2008. 4, LN. Ariani Ghomaisha • 1. 2018/NO. Warpan Blora. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada link berikut. Lampiran file 819 hlm. 1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2005 No. kitab suci atau simbol keagamaan. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33 Tahun 2004, UU No. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. TENTANG DATABASE PERATURAN. . – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 37 TAHUN 2004 ; Jumlah Unduhan: 74684 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 12813 Kali Tayang: Kembali . Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. E. Memuat Dokumen. a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2003/ No. NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF I. 2022. METADATA PERATURAN. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 2. UNDANG UNDANG 24/2013, solusi atau masalah baru Dari sudut pandang pencatatan sipil, jika bukan kata penyesalan mendalam yang lebih tepat, maka pilihan kata sangat menyayangkan digunakan untuk mencermati keluarnya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAI(AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan. 2014. com Perencanaan Wilayah dan Kota - Institut Teknologi Sumatera Pendahuluan Bencana merupaka suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor. U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana,mendapatkan pendidikan,. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2009TENTANGBENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis T. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin. PUTUSAN Nomor Nomor 13/PUU-XVI/2018. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. STATUS PERATURAN. Peraturan Presiden (PERPRES). Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. UU Nomor 24 Tahun 2000 disusun dalam kondisi. 24 Tahun 2009 disahkan di Jakarta pada 9 Juli 2009 oleh Presiden RI saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga OSS juga berwenang untuk menyatakan NIB tidak berlaku bila pelaku usaha melakukan usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB. E. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana T. 1997 No. Nomor. pdf. 5256, LL SETNEG: 10 HLM. 22113003. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional,. Mencabut. NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sanksi. Mengingat : 1. . bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufDasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 2000/ No. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tempat Penetapan. U. 1997. E. Mengatur ketentuan penerbitan mengenai bentuk Surat Utang Negara, dalam bentuk. Negara Republik Indonesia Nomor 4456); c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan. pptx. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara eksplisit Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut pada prinsipnya telah mengatur menegnai penyelenggaran penanggulangan bencana dari landasan nilai, CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. 5 Ragunan, Pasar Minggu,. Pasal 57 huruf d dan. UU 36 2008. 24 Tahun 2000 13 Pasal 10 UU. Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah. E. 40, LN. UU ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu antara lain terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. Download Free PDF View PDF. View PDF. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang. BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Preview. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak satu dari lima gugatan dalam sidang pembacaan putusan, terkait gugatan terhadap Undang-Undang. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. . Interpretasi . Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU Darurat No. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. pdf. 4 Tahun 1974 tentang. Bentuk. 10 Adm. CIPTA KERJA. 24. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. E. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2009. . ABSTRAK PERATURAN. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Judul Asli: UU nomor 24 tahun 2007 - Tentang Penanggulangan Bencana. Bentuk. Merujuk kepada pasal satu dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dijelaskan beberapa istilah atau perngertian dari bencana alam yaitu antara lain : 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000; dan UU Nomor 7 Tahun 2014. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 31 Agustus 2022 Tanggal Pengundangan. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Belum Tersedia. 3. PENANGGULANGAN BENCANA . Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Download. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. U. NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Isi. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada. UU Nomor 26 Tahun 2000. Detail Peraturan. Judul. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan. 150, TLN NO. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan. 24. (UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ) • Bab II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 – 20 Kecuali: Pasal 4; 12C; 19; 20 • Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). pdf. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1992. 4456, LL SETNEG : 24 HLM. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan. Lembaga usaha adalah setiap badan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.